DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA

Authors

  • Lingga Yudhana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.51195/iga.v16i1.102

Keywords:

Dana Otonomi Khusus papua, Kesejahteraan, Masyarakat Papua

Abstract

Cita-cita dan tujuan negara Indonesia tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu cita-cita utama yang tercantum tersebut adalah mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, cita-cita kesejahteraan mencakup upaya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, memerangi kemiskinan, dan menciptakan kondisi ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu, keadilan sosial menggarisbawahi pentingnya pemerataan hak dan kewajiban, sehingga setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, negara telah melakukan berbagai upaya pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Pemberian Dana Otonomi Khusus juga sebaiknya diikuti dengan pengelolaan anggaran dengan transparan dan akuntabel salah satunya dengan cara menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kapabiltas yang memadai agar Dana Otonomi Khusus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

References

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. 2020. Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Gunawan A. Tauda. 2018. Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Adminitrative Law & Governance Journal.

Nawawi, Hadari. (2012). Metode Penelitian Bidang Sosial Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010

Badan Pusat Statistik. 2023. https://www.bps.go.id. Diakses pada 19 November 2023

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2023.

https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd. Diakses pada 19 November 2023.

Downloads

Published

2026-01-11